el-ADRIn - Ada yang pulang dari kampus membawa toga di kepala dan doa panjang dari orang tua di dada. Bertahun-tahun mereka duduk di ruang kuliah, menahan kantuk, mengejar tugas, menyelesaikan skripsi, dan membayar biaya pendidikan dengan harapan sederhana bahwa kelak ilmu itu menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Namun ketika wisuda usai, tepuk tangan mereda, bunga layu, dan foto toga berganti menjadi tumpukan lamaran kerja, sebagian dari mereka justru menemukan gerbang yang tak kunjung terbuka. Di rumah, ijazah disimpan rapi, sementara harapan perlahan menjadi kecemasan.

Satu juta sarjana menganggur bukan sekadar angka dalam tabel statistik. Di balik setiap angka ada anak bangsa, keluarga yang pernah berkorban, usia produktif yang sedang menunggu kesempatan untuk mengabdikan ilmu. Ketika sebuah negara mampu mencetak jutaan lulusan, tetapi gagal menyediakan ruang yang layak bagi mereka untuk berkarya, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya pekerjaan, tetapi masa depan generasi.

Satu Juta Sarjana dan Janji Lapangan Kerja

Persoalan sarjana menganggur bukan fenomena yang tiba-tiba muncul. Data yang dipaparkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menunjukkan sekitar 1,01 juta lulusan universitas berada dalam kondisi menganggur, dari total sekitar 7,28 juta penganggur berdasarkan data BPS Februari 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tinggi belum otomatis berbanding lurus dengan kesempatan memperoleh pekerjaan.(detikFinance.com, 3 Juli 2025)

Hal yang lebih mengkhawatirkan, problemnya bukan semata-mata jumlah sarjana. Struktur ekonomi juga belum mampu menyediakan lapangan kerja formal dalam jumlah dan kualitas yang sepadan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Data terbaru BPS yang diberitakan sejumlah media pada Agustus 2026 memang menunjukkan jumlah pengangguran nasional sekitar 7,22 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka 4,65 persen pada Mei 2026.
 
Namun, rendahnya angka pengangguran secara agregat tidak otomatis berarti rakyat telah memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai kompetensi. Lulusan SMK bahkan masih menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi. (Trenasia.com, 6 Agustus 2026)

Di Jawa Barat, persoalan itu semakin terasa ketika mahasiswa dan masyarakat mempertanyakan janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan. Program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) memang diharapkan menciptakan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja, tetapi persoalannya adalah apakah pekerjaan yang lahir benar-benar sebanding dengan jumlah pencari kerja dan apakah sesuai dengan kompetensi lulusan perguruan tinggi?

Ketika lulusan sarjana berdesakan di job fair, sementara lowongan yang tersedia terbatas dan sebagian tidak sesuai dengan bidang keilmuan, maka persoalannya sudah lebih dalam daripada sekadar kurangnya keterampilan individu. Fenomena ini bahkan sampai mengubah wajah keluarga.

Pencari kerja bukan lagi selalu anak muda yang datang sendiri membawa map lamaran. Orang tua ikut mengantar, menunggu, bahkan membantu menopang kehidupan anak yang belum kunjung mendapatkan pekerjaan. Kompas menggambarkan realitas tersebut dalam pemberitaan tentang orang tua yang ikut menanggung anaknya ketika mencari pekerjaan. (Kompas.com, 6 Agustus 2026)

Ketika Ekonomi Tumbuh, tetapi Pekerjaan Lumpuh

Inilah paradoks yang patut dibongkar,  ekonomi dapat tumbuh, tetapi kehidupan rakyat belum tentu membaik. Pertumbuhan ekonomi yang ditampilkan melalui angka Produk Domestik Bruto tidak otomatis menjelaskan apakah setiap individu mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, apakah seorang ayah mampu menghidupi keluarganya, apakah seorang sarjana dapat mengembangkan keilmuannya, atau apakah seorang pekerja dapat mempertahankan pekerjaannya?

Kompas bahkan menggunakan istilah jobless growth untuk menggambarkan situasi ketika pertumbuhan ekonomi tidak berjalan seiring dengan penciptaan kesempatan kerja. (Kompas.com, 4 Agustus 2026)

Di sinilah kita perlu berani melihat akar persoalan bahwa  kapitalisme sekuler menempatkan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal sebagai salah satu orientasi utama pembangunan. Keberhasilan ekonomi lebih mudah dibaca melalui angka pertumbuhan, investasi, produksi, dan keuntungan, sementara kesejahteraan manusia sering menjadi akibat yang diharapkan akan mengikuti dengan sendirinya.

Padahal, tidak selalu demikian. Perusahaan dalam kapitalisme pada dasarnya bergerak berdasarkan kepentingan efisiensi dan keuntungan. Ketika biaya tenaga kerja dianggap terlalu tinggi, otomatisasi dianggap lebih menguntungkan, atau kondisi pasar menurun, PHK menjadi pilihan rasional bagi korporasi. Negara kemudian sering berada pada posisi sebagai regulator yaitu membuat aturan, mengawasi, memberi insentif, dan berharap sektor swasta menciptakan pekerjaan. Akibatnya, ketika pasar tidak mampu menyerap tenaga kerja, rakyatlah yang menanggung dampaknya.